Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna


PT KONTAK PERKASA FUTURES

Kepulauan Natuna pt kontak perkasa futuresPT Kontak Perkasa Futures – Laksda Surya Wiranto, Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum & Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan Bidang Kedaulatan Wilayah & Kemaritiman, menyatakan kehadiran kapal2x nelayan China di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna, bukan semata persoalan penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, & unregulated fishing).

?Itu bagian dari upaya state practice untuk menunjukkan kepada dunia positive occupation China terhadap wilayah maritim di Laut China Selatan. Tiongkok berupaya melakukan ekspansi ke wilayah berdaulat Indonesia. Jadi jika dibiarkan, status quo, & Indonesia diam, China akan mengokupasi (menguasai) perairan Natuna,? kata Surya.

Pengakuan China atas Natuna sbg wilayah kedaulatan Indonesia selama ini, ujar Surya, tak secara spesifik menyertakan perairan di sekelilingnya. Hal ini mesti diwaspadai pemerintah Republik Indonesia.

?Kalau dibiarkan, di Natuna bisa jadi ?Indonesia punya pulau, China punya air. Padahal tidak begitu. Sepanjang 200 mil ditarik dari garis pantai Kepulauan Natuna (zona ekonomi eksklusif), ialah hak berdaulat Indonesia. China tak boleh kooptasi wilayah itu,? ujar Surya.

Ia menegaskan, Natuna, baik kepulauan maupun perairannya, merupakan kepentingan vital nasional & bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yg tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk China yg mengklaim perairan Natuna sbg traditional fishing ground berdasarkan faktor historis.

Berdasarkan hukum laut internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982 pun, ujar Surya, negara lain tidak berhak untuk mengeksplorasi tanpa izin sumber daya Laut Natuna yg berada dalam ZEE Indonesia seperti dilakukan oleh nelayan2x China.

Menurut Surya, zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna yg dimasukkan China ke dlm peta garis imajinernya, nine-dashed line, mencapai 83.315 kilometer persegi atau enam kali luas Pulau Bali.

Nine-dashed line atau sembilan garis putus2x merupakan garis demarkasi atau garis batas pemisah yg digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yg menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

Baca Juga : Panglima TNI Kirim 5 Kapal Pengintai ke Natuna

Niat bermusuhan
PT Kontak Perkasa Futures – China disebut Surya memiliki niat bermusuhan dgn Indonesia di perairan Natuna. Berdasarkan catatannya, pada tahun 2008, delapan kapal ikan China ditangkap di ZEE Indonesia di Natuna. Insiden berikutnya terjadi pada tahun 2010, 2013, hingga mencapai puncaknya pada 2016 ini.

Pada tahun2x itu, ujar Surya, Kapal Pengawas Kementerian Kelautan & Perikanan & kapal TNI Angkatan Laut yg menangkap kapal China di ZEE Indonesia di Laut China Selatan, selalu mendapat intimidasi.

?Mereka selalu dipaksa melepaskan kapal ikan China yg ditangkap, diintimidasi lewat radio komunikasi, bahkan men-jamming radio komunikasi kapal KKP. Ini merupakan hostile intent atau niat bermusuhan dari kapal coast guard China,? kata Surya.

Belum lagi tindakan bermusuhan dari aparat coast guard China yg membayang2x kapal KKP atau kapal TNI AL, bahkan menabrak kapal ikan China yg telah ditangkap otoritas Indonesia.

?Tindakan2x itu merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan & hak berdaulat Indonesia. Pemerintah RI menolak intimidasi, agresi, & tindakan kekerasan yg dilakukan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,? tegas Surya.

Niat ?buruk? China di perairan Natuna, ujar Surya, kian terlihat pada insiden 17 Juni kala kapal nelayan China KM Han Tan Cou ditangkap oleh KRI Imam Bonjol setelah tertembak karena mencoba kabur.

?Pejabat tingkat China yg sebelumnya mengatakan tidak ada overlapping claim & mengakui Natuna milik Indonesia, tiba-tiba berubah. Menlu China & juru bicaranya setelah 17 Juni mengatakan antara Indonesia & China ada overlapping claim,? kata Surya.

Soal overlapping claim yg disebut China itu telah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri RI. ?Tak ada wilayah tumpang-tindih antara Indonesia & China. Overlapping harus berdasarkan basis yg valid. Tidak bisa mengklaim tanpa basis,? kata Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional Kemlu, Damos Dumolo Agusman.

Sementara terkait pendapat beberapa pihak yg menyebut penangkapan & penembakan terhadap kapal nelayan asing tidak dibenarkan dlm hukum laut internasional, Surya membantah.

?Pasal 73 UNCLOS tidak mengatur dgn jelas masalah penghentian, pemeriksaan, & penahanan kapal, sedangkan Pasal 111 UNCLOS hanya mengatur ttg hot pursuit atau pengejaran seketika dgn locus (posisi) di perairan teritorial & zona tambahan, sehingga tak terkait masalah (penangkapan kapal ikan di ZEE),? kata dia.

Pasal 73 UNCLOS ttg Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai, pada ayat 1 berbunyi, ?Negara pantai dlm melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, & pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE, dapat menaiki, memeriksa, menangkap kapal, & melakukan proses peradilan…?

Sementara ayat 2 pasal yg sama menyatakan, ?Kapal2x yg ditangkap & awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan yg layak atau bentuk jaminan lainnya.?

Ayat 3 berbunyi, ?Hukuman negara pantai yg dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan jika tidak ada perjanjian antara negara2x terkait, atau bentuk hukuman badan lainnya.?

Baca Juga : AL RI Tembak Kapal China di Natuna

PT Kontak Perkasa Futures – Berdasarkan aturan UNCLOS tersebut, sebelumnya mantan perwira tinggi Angkatan Laut Laksda (Purn) Soleman B. Ponto berkata, ?Jadi kalau kapal asing menjaring ikan di ZEE Indonesia tanpa izin, denda saja. Kalau kabur, kejar seketika sampai dapat (hot pursuit). Tapi jgn ditembak karena ada risiko mati, sedangkan hukuman badan saja tidak boleh. Di laut teritorial, baru bisa menembak.?

Melihat ancaman terkini di Laut Natuna, Surya berkata Indonesia perlu memperkuat aturan kepemilikan wilayah perairan & yurisdiksi (kekuasaan hukum)-nya di utara Natuna yg berbatasan dgn wilayah sengketa Laut China Selatan.

Cara penguatan hukum itu antara lain dgn menyerahkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia lengkap dengan titik2x koordinatnya ke United Nations Oceans & Law of the Sea; menambahkan koordinat titik2x zonasi perairan Indonesia; serta merevisi Undang2x Nomor 5 Tahun 1983 ttg Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia & Undang2x Nomor 1 Tahun 1973 ttg Landas Kontinen Indonesia.

Ciri negara maritim, ujar Surya, ialah ketika pemerintahnya melakukan upaya serius untuk mengeluarkan kebijakan & aturan berbasis maritim.

(Prz – PT Kontak Perkasa Futures)

No Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>