Dorong Daya Saing Industri, Apindo:Revisi UU Ketenagakerjaan


Kontak Perkasa Futures, Jakarta – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu direvisi demi mendorong daya saing industri.

Menurut Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Harjanto, sejumlah calon investor terutama di bidang padat karya mempertanyakan sejumlah isi dari beleid tersebut.

Baca Juga

  • Profile Perusahaan PT Kontak Perkasa Futures

    ?Hampir semua forum investasi padat karya terutama di negara-negara investor seperti Taiwan, Korea dan China selalu bertanya tentang revisi UU Ketenagakerjaan yang membuat Indonesia tidak menarik lagi,? katanya kepada Bisnis, Selasa (30 Agustus 2016).

Saat ini Apindo tengah mengkaji dan menyusun beberapa poin dari aturan tersebut yang dianggap menghambat minat investasi asing ke dalam negeri. Dari sejumlah topik masalah, menurut Harjanto, yang kerap dipermasalahkan antara lain soal aksi demo para buruh dan serikat pekerja.

?Total ada kurang lebih ada 13 poin yang kami anggap perlu direvisi, tetapi akan kami sampaikan sekaligus dalam seminar Apindo nanti.?

 

Industri Padat Karya Kalah Bersaing, Apindo Sampaikan Perhatian Ke Menperin

Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta Menteri Perindustrian menjaga iklim bisnis dan memperbaiki daya saing industri Indonesia.

Dewan Pengurus Pusat Apindo bertemu dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Senin (15/8/2016) untuk menyampaikan unek-unekpara pengusaha.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyampaikan empat hal yang menjadi perhatian utama para pemilik usaha terkait iklim bisnis dan daya saing industri manufaktur Indonesia. ?Kami sampaikan concern kami soal industri manufaktur kita dalam 20 tahun terakhir daya saingnya terus memburuk.?

Pertama, Apindo meminta ketegasan dari Menperin soal perhatian pemerintah atas industri padat karya. Hariyadi mengatakan industri padat karya Indonesia sudah kalah bersaing dalam 10 tahun terakhir dari negara tetangga, terutama dari Vietnam.

Dia memaparkan industri tekstil dan produk tekstil Vietnam yang nilai ekspornya naik dari US$5,3 miliar pada 2005 menjadi US$26,2 miliar pada 2014, sedangkan nilai ekspor industri TPT Indonesia hanya tumbuh dari US$8,5 miliar menjadi US$12,7 miliar pada periode yang sama.

?Kami tanyakan pemerintah memandang industri padat karya ini bagaimana, apa dianggap masih penting atau punya rencana lain. Jika pemerintah tidak all-out bereskan daya saing, kita sudah kehilangan banyak sekali,? kata Hariyadi.

Kedua, Apindo meminta pemerintah menggenjot investasi dan memberikan insentif pada industri subtitusi impor untuk menekan impor bahan baku dan barang modal.

Ketiga, para pelaku usaha menyarankan pemerintah selektif dalam memberlakukan ketentuan wajib sertifikasi halal. Ketentuan teknis harus mempertimbangan beberapa produk industri yang kandungannya sulit terlacak atau tidak tergantikan.

?Misalnya farmasi, farmasi sulit comply terhadap persyaratan halal, karena harus melakukan riset kembali. Contohnya obat pengecer darah, tidak bisa comply padahal itu kan masalah nyawa,? kata Hariyadi.

Keempat, Apindo berdiskusi dengan Menperin soal upaya meningkatkan daya saing dengan memperbaiki kemampuan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan.

(kp-futures.net – Arm)

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>